Usul DPR Untuk Rapat Gabungan TNI dan POLRI Berkenaan Impor Senjata
WuanjrotBray,- Komisi III DPR menyatakan tengah
berkoordinasi dengan Komisi I DPR untuk segera menggelar rapat gabungan
membahas polemik pengadaan persenjataan yang saat ini terjadi.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Syarifudin Sudding mengatakan pihaknya tengah mengupayakan rapat
gabungan Komisi Hukum dan Komisi I membahas polemik impor senjata Brimob. Rapat tersebut rencananya mendatangkan TNI dan Polri.
Menurut Sudding, pihaknya akan berupaya hentikan persoalan impor senjata dimana tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
"Isu pengadaan senjata tengah menjadi polemik dan menjadi isu hangat di masyarakat. Terjadi pro dan kontra," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Polemik pengadaan senjata berawal dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi nonmiliter ingin mendatangkan 5.000 senjata. Pernyataan itu lantas diklarifikasi oleh Menko Polhukam Wiranto.
Dalam keterangan persnya, Wiranto mengatakan yang benar adalah pemesanan 500 pucuk senjata, bukan 5.000 seperti diucap Gatot.
Kemudian, baru-baru ini, muatan berisi ratusan pucuk senjata dan ribuan amunisi yang dipesan oleh Polri, diketahui tertahan di kargo Bandara Soekarno-Hatta karena belum mendapat izin dari pihak TNI.
Sekjen Partai Hanura ini menilai rapat gabungan antara Komisi I dan III bisa dapat segera dilakukan.
Menurutnya, dalam minggu ini harus dilaksanakan agar Panglima TNI dan Kapolri memberikan penjelasan secara bersama.
"Mudah-mudahan minggu ini bisa terealisasi (rapat gabungan Komisi I dan III)," tandasnya.
Post a Comment for "Usul DPR Untuk Rapat Gabungan TNI dan POLRI Berkenaan Impor Senjata"